05262018Sat
Last updateThu, 09 Nov 2017 8pm

KPU PANGKEP PERINGATI HARI KARTINI

Bertempat di Rumah Pintar Pemilu KPU Kabupaten Pangkajene Kepulauan bertepatan dengan peringatan Hari Kartini yang jatuh tepat pada hari Jumat tanggal 21 April 2017 KPU Kabupaten Pangkajene Kepulauan melaksanakan Silaturrahmi dan Diskusi dengan organisasi, majelis taklim dan kelompok-kelompok peduli perempuan. Sebagai narasumber dan pemateri KPU Kabupaten Pangkajene Kepulauan menghadirkan salah satu Anggota DPRD Kabupaten Pangkajene Kepulauan yang juga merupakan satu-satunya ketua partai politik perempuan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Hj. St. Rabiah, SH. yang didampingi oleh ketua dan anggota KPU.

Diskusi dibuka oleh Ketua KPU Kabupaten Pangkajene Kepulauan Burhan A., SH disampaikan bahwa diskusi ini merupakan awal dari kegiatan-kegiatan berikutnya yang bertema dan bersentuhan langsung dengan perempuan. “Perempuan merupakan corong kepada keluarga, tetangga dan masyarakat untuk menyebarluaskan informasi tentang Pemilu” ungkap Ketua KPU Kabupaten Pangkajene Kepulauan.

Materi Syarat Penting menjadi Pemilih dalam Pemilu/Pilkada disampaikan oleh anggota KPU Divisi Data Aminah, A.Md beliau menyampaikan bahwa ibu-ibu sebagai kartini masa kini harus berperan aktif dalam kegiatan Pemilu dan Pilkada. “Perempuan harus mengambil peran yang lebih dalam penyelenggaraan Pemilu/Pilkada, sehingga tidak hanya sebagai penonton,” terang satu-satunya anggota KPU perempuan.

Hj. St. Rabiah, SH. sebagai anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan memberikan materi Perempuan dalam Pemilu/Pilkada “Kuota 30 persen keterwakilan perempuan di DPRD kita saat ini hanya 3 orang, jauh dari kata keterwakilan untuk DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang jumlah kursinya sebanyak 35 kursi. Artinya keputusan-keputusan yang diambil oleh DPRD kebanyakan tidak berpihak ke kaum perempuan karena kurang yang bersuara. Sehingga saya mendorong kepada saudara-saudaraku ini untuk ikut dan siap mengambil peran menyuarakan suara perempuan baik terlibat langsung sebagai anggota DPRD ataupun menyalurkannya ke lembaga yang ada,” ungkap Ketua DPC PKB Kabupaten Pangkajene Kepulauan ini.

Berbagai masukan dan tanggapan disampaikan oleh peserta antara lain “bahwa selama ini kuota 30 (tiga puluh) persen keterwakilan perempuan hanya sebagai pelengkap untuk memenuhi syarat perempuan supaya bisa ikut berkompetisi dalam Pemilu”. Ungkap ketua GOW Kabupaten Pangkajene Kepulauan. “Sosialisasi dan bentuk-bentuk penyampaian materi Pemilu dan Pilkada saat ini sudah memadai tapi persoalan money politic yang harus lebih diperhatikan karena merusak tatanan demokrasi yang ada. Untuk mengatasi ini bisa dengan cara mengubah pola pikir cara pencegahan yang tadinya dari bawah kita terapkan dulu dari atas. Artinya para pimpinan parpol, pengurus dan calon kepala daerah yang harus diberikan edukasi tentang bahaya money politic” jelas anggota Majelis Taklim Nurul Muthi’ah. “Masyarakat harus sadar dan melibatkan diri dalam setiap proses Pemilu dan Pilkada. Jangan nanti namanya tidak ada dalam DPT mendatangi TPS dan marah-marah karena tidak pernah aktif mencari informasi ada tidak namanya dalam DPS dan DPT”, terang Muhammad Basir, MA Anggota KPU divisi Sosialisasi.

Pertemuan ini adalah pertemuan 3 (tiga) pilar Pemilu/Pilkada, yakni Penyelenggara, yaitu KPU, Anggota DPRD yang tentu adalah peserta dan masyarakat atau pemilih. Usulan ibu ibu peserta mengisyaratkan kepada KPU sebagai penyelenggara dan DPRD sebagai peserta agar lebih memperluas sosialisasinya yang tidak hanya pada tataran tingkat bawah saja, tetapi juga kepada tataran tingkat elit. Olehnya itu, pertemuan ini sebagai awal kontrak sosial kita untuk mengintegrasikan kegiatan yang ada di masyarakat dengan KPU, bagaimana melibatkan KPU pada kegiatan masyarakat untuk bersosialisasi. Kemudian, tentunya dari masyarakat atau pemilih itu sendiri masih penting untuk diperbaiki pola pikirnya dalam menghadapi pemilihan, begitu pula dengan para calon dan tim suksesnya, juga masih penting untuk diperbaiki pola perilakukanya, khususnya dalam berkampanye. Kemudian yang terpenting juga adalah Pemerintah dan penyelenggara, juga masih sangat penting untuk diperbaiki cara berpikirnya, dalam artian bahwa pemerintah sebagai supporting pemilu/pilkada harus peka terhadap penyelenggaraan Pemilu/Pilkada. Sedangkan penyelenggara, dibutuhkan kreatifitas bersosialisasi, akuntabilitas dan profesionalisme dalam bekerja.(kpu-pangkep/hupmas)

ppid

FOTO KEGIATAN TAHUN 2017

rapattahunan sosialisasipemilihpemula koordinasidisdukcapil apelsenin audiencebupati tinjau penarikansiswa
  • Berita Terkini

  • Sering Dibaca

Jingle Pemilu

Agenda

02Mei - 2015
PengumumanHasil Seleksi Tertulis Calon Anggota PPK
Bingo sites http://gbetting.co.uk/bingo with sign up bonuses